Yayasan Tananua Gelar Pelatihan bagi Pemerintah Desa dan BPD Flores

Pelatihan ditujukan untuk peningkatan kapasitas bagi pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

***

Ende| Di tengah upaya memperkuat tata kelola pemerintahan desa, Yayasan Tananua Flores menggelar pelatihan peningkatan kapasitas bagi pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di wilayah dampingan. Pelatihan yang berlangsung selama dua hari, pada 28–29 Januari 2024, di Aula Bina Olangari ini bertujuan untuk mendorong penyusunan peraturan desa (Perdes) yang lebih berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Sejak pagi, para peserta yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, dan ketua BPD dari berbagai desa dampingan telah berkumpul dengan antusias. Suasana penuh semangat terasa saat Direktur Yayasan Tananua Flores, Bernadus Sambut, membuka sesi pertama dengan sambutan hangat.

“Saya mewakili Tananua Flores mengucapkan selamat datang kepada para peserta dari desa-desa dampingan yang mengikuti program kelautan dan perikanan. Program ini telah berjalan lebih dari lima tahun dan telah membuahkan berbagai capaian yang bermanfaat bagi masyarakat pesisir,” ujar Bernadus.

Dalam pemaparannya, Bernadus menyoroti beberapa pencapaian utama yang telah diraih, seperti penyusunan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah diundangkan oleh masing-masing sekretaris desa, penerapan sistem buka-tutup lokasi penangkapan gurita oleh kelompok pengelola perikanan setiap tiga bulan sekali, serta pendampingan terhadap kelompok simpan pinjam yang hingga kini masih berjalan. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pemeriksaan kesehatan massal yang telah dilakukan oleh Tananua bekerja sama dengan pemerintah desa dan puskesmas guna memberikan layanan kesehatan gratis kepada nelayan dan masyarakat desa pesisir.

Lebih dari sekadar penyampaian materi, Bernadus mengajak seluruh peserta untuk terus membangun koordinasi dan kolaborasi dalam menjaga ekosistem wilayah pesisir serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tantangan dalam Penyusunan Perdes

Pelatihan ini semakin menarik dengan hadirnya Kepala Bagian Hukum Kabupaten Ende, Ignasius B. Kapo, SH, MH, yang membuka rangkaian kegiatan secara resmi. Dalam sambutannya, Ignasius memberikan apresiasi atas inisiatif Yayasan Tananua Flores dan menyoroti berbagai tantangan yang masih dihadapi dalam penyusunan Perdes.

“Sering kali kita menemui Perdes yang kurang berkualitas sehingga implementasinya belum optimal. Peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang agar memiliki kekuatan hukum yang sah. Perdes bersifat mengikat secara umum dan harus mengakomodasi kepentingan seluruh masyarakat, bukan hanya menguntungkan kelompok tertentu,” tutur Ignasius.

Ia juga berharap agar pelatihan ini menjadi momentum bagi aparat pemerintah desa dan BPD untuk meningkatkan pemahaman mereka dalam menyusun regulasi yang lebih efektif dan sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing.

Revolusi Mental dalam Kepemimpinan Desa

Sesi berikutnya diisi oleh Elias Cima, S.Sos, M.A., yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Nagekeo. Dalam materinya tentang Revolusi Mental dalam Tata Kelola Pemerintahan dan Kepemimpinan Desa, Elias menegaskan bahwa revolusi mental dalam pemerintahan desa bertujuan menciptakan tata kelola yang lebih baik, meningkatkan etos kerja, serta memperkuat kerja sama tim dalam melayani masyarakat.

Menurut Elias, terdapat tiga pilar utama dalam revolusi mental kepemimpinan desa:

1. Integritas → Jujur, dapat dipercaya, berkarakter, dan bertanggung jawab.
2. Kerja Keras → Memiliki etos kerja tinggi, daya saing, optimisme, inovatif, dan produktif.
3. Gotong Royong → Mendorong kerja sama, solidaritas, serta kepedulian terhadap kepentingan bersama.

“Jika ketiga nilai ini diterapkan dalam kepemimpinan desa, maka kita akan melihat perubahan besar dalam tata kelola pemerintahan desa yang lebih profesional dan berpihak pada masyarakat,” kata dia.

Harapan untuk Masa Depan

Di akhir pelatihan, Maternus Mau, Kepala Desa Kotodirumali, menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan ini. Menurutnya, pelatihan ini memberikan wawasan baru terkait tata kelola pemerintahan desa serta penyusunan regulasi yang lebih baik.

“Kegiatan ini sangat baik dan perlu ada keberlanjutan. Kami, pemerintah desa dan BPD, mendapatkan banyak pengetahuan baru dalam tata kelola pemerintahan desa maupun penyusunan regulasi dan kebijakan di desa. Ke depan, kami berharap dapat melahirkan peraturan desa yang sesuai dengan potensi desa kami masing-masing serta menerapkannya dengan baik. Kami juga berharap agar kolaborasi ini terus berjalan antara pemerintah desa dan Yayasan Tananua,” ujar Maternus.

Pelatihan ini tidak hanya menjadi wadah pembelajaran, tetapi juga momentum penting untuk memperkuat sinergi antara berbagai pihak dalam menciptakan regulasi yang lebih berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat desa. Dengan semangat kolaborasi, diharapkan peraturan desa yang dihasilkan mampu mencerminkan kebutuhan riil masyarakat serta mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

Oleh: Jhuan Mari