Menilai Target Pengganti Ibu Kota Baru

artikel ini menjelaskan tentang lika liku pemindahan ibu kota Indonesia

Isu pemindahan Ibu Kota Indonesia sebenarnya sudah di rencanakan pada jaman soekarno pada 17 Agustus 1947, palangkaraya di pilih menjadi modal dan model Ibu Kota Indonesia yang baru. Pembangunan pun di geber di kota di kalimantan tengah tersebut, namun krisis ekonomi melanda pada tahun 1960 an , pembanguna di palangkaraya terhenti . hingga rencana pemindahan itu tak kunjung terwujud sampai Soekarno turun dari jabatannya sebagai presiden pada tahun 1965. Pada masa itu pemindahan Ibu Kota Negara ke luar Jakarta perlu di lakukan , karena Jakarta itu  merupakan peninggalan kolonial Belanda. Soekarno mengharapkan Indonesia memiliki  Ibu Kota baru yang dibangun oleh anak bangsa sendiri.

Setiap berganti Presiden pasti muncul masalah pemindahan Ibu Kota tapi rencana itu timbul tenggelam karena tidak pernah di putuskan dan tidak di jalankan secara matang. Rencana pemindahan Ibu Kota Negara bukan tanpa alasan, melainkan karena ada beberapa aspek yang mengharuskan Ibu Kota Negara itu di pindahkan yaitu :

1. Mengurangi beban Jakarta dan Jabotabek

2. Mendorong pemerataan pembangunan ke wilayah Indonesia bagian timur

3. Mengubah mindset pembangunan dari Jawa Centris menjadi Indonesia Centris

4. Memiliki ibu kota negara yang merepresentasikan identitas bangsa, kebinekaan dan penghayatan terhadap Pancasila

5. Meningkatkan pengelolaan pemerintahan pusat yang efisien dan efektif

6. Memiliki Ibu kota yang menerapkan konsep smart, green, and beautiful city untuk meningkatkan kemampuan daya saing (competitiveness) secara regional maupun internasional.

Jakarta yang sudah penuh sesak menjadi salah satu alasan Ibu Kota harus dipindahkan. Saat ini Jakarta sudah dipadati oleh lebih dari 10 juta penduduk. Padahal pada  masa kolonial Belanda, Jakarta hanya dirancang untuk menampung 600.000 jiwa. Selain itu, kemacetan di Jakarta yang seakan tanpa akhir juga menjadi salah satu pertimbangan pemindahan Ibu Kota. Penelitian Bappenas pada tahun 2017 mengungkapkan bahwa kemacetan di Jakarta mengakibatkan kerugian hingga Rp 67,5 triliun/tahun.

Malaysia merupakan contoh paling dekat dimana pemindahan pusat pemerintahan dapat dilakukan dan memiliki dampak yang positif. Malaysia telah mengubah Putrajaya menjadi layak sebagai pusat pemerintahan. Baik pembangunan infrastruktur jalan hingga gedung baru dilakukan demi memindahkan seluruh kantor pemerintahan yang awalnya ada di Kuala Lumpur. Malaysia hanya memindahkan pusat pemerintahan dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Sedangkan Kuala Lumpur hingga saat ini masih dijadikan tempat untuk Sultan, parlemen, dan pusat perdagangan Malaysia.

Alasan kenapa Palangkaraya menjadi pilihan sebagai Ibu Kota Negara baru sejak jaman Soekarno hingga jaman Jowowi , di karenakan Palangkaraya berada tepat di tengah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) , maka dari itu dari jaman Soekarno sampai jaman Jokowi menjadi pilihan bakal calon Ibu Kota baru Indonesia. Palangkaraya dipilih juga kerena pulau Kalimantan  di luar wilayah gempa bukan bagian jalur pertemuan tiga lempeng tektonik. Lalu Palangkaraya tanahnya tidak subur atau gambut, sehingga bisa direkayasa menjadi kota. Kalau tanah dia subur, cocoknya kan jadi pusat pertanian. Kondisi geografis Palangkaraya cenderung flat, bukan pegunungan maupun bukit sehingga diharapkan ongkos untuk pembangunan infrastruktur dan kebutuhan lain tidak terlalu mahal. Selain itu,  penduduk Kalimantan yang masih sedikit dibandingkan dengan  luas wilayahnya, sehingga membuat harga tanah rendah dan sangat berpeluang untuk terus dikembangkan sehingga membuat orang menarik untuk datang.

Untuk Palangkaraya sendiri, jika dilihat di berbagai situs internet yang menjual tanah, harga lahan masih bisa dibilang murah, sekitar dua juta hingga enam juta rupiah per meter persegi. Selain itu Palangkaraya sendiri memiliki luasn 2.400 km persegi, sementara wilayah yang terbangun itu baru 50 km persegi. Jadi, secara wilayah kota masih luas sekali untuk dibangun.

Jangka waktu pemindahan ibu kota Jakarta ke luar Jawa bergantung pada ketersediaan pendanaan. Rencana penggunaan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam mencari pembiayaan mengikuti cara Malaysia. Kalau pakai KPBU berarti ngikutin Malaysia. Malaysia itu diserahkan ke swasta atau BUMN untuk membangun. Jadi nanti kalau sudah jadi, swasta yang investasi, pemerintah yang menyewa ke mereka, tapi infrastruktur dasar tetap dibangun pemerintah.