Banyak Masalah Penyaluran Bansos, Tugasnya Siapa?

Selama pandemi Covid-19 melanda negeri ini banyak terdampak. Hampir semua unsur masyarakat di daerah. Namun pemerintah kita cekatan dalam menangani wabah ini. Banyak bantuan program yang digulirkan pemerintah.

Soalnya, dampak pandemi Covid-19 merabah pada perekonomian. Banyak dari kita (masyarakat) ada yang hilang mata pencaharian untuk menghidupi keluarga. Ini tentu kondisi saat ini  berat di alami masyarakat Indonesia. Tak hanya itu, dampak pandemi Covid-19 pun juga dirasakan oleh negara lain.

Dengan harapan, pandemi ini segera berakhir agar persoalan perekonomian, sosialisasi, dan pendidikan berjalan. Terkait bantuan yang disalurkan pemerintah bentuk kepedulian negara terhadap rakyatnya.

Bahkan Menko PMK Muhadjir Effendy meminta kepala desa atau lurah di seluruh Indonesia turun untuk mengecek masyarakat yang belum menerima bantuan sosial dari pemerintah. Karena kondisi seperti banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan. Paling tidak meringankan beban dampak dari pandemi.

Menurut penulis, Pak Menko PMK sangat cekatan dalam mengatasi permasalahan penyaluran bansos. Artinya, dengan meminta lurah atau kepala desa sebagai ujung tombak pemerintah di tingkat bawah. Karena yang mengetahui kondisi di lapangan adalah lurah, kepala desa, RW, dan RT.

Langkah dilakukan Menko PMK perlu diapresiasi. Sebab, perintah itu sebagai bentuk tugas dan peran lurah dan kelurahan kepada masyarakat. Sudah benar itu, lurah sampai ke RT dan RW harus lebih proaktif.

Sementara itu, dampak pandemi Covid-19 telah menambah masyarakat miskin baru yang tidak terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Itu dikarenakan banyak karyawan yang dirumahkan atau terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), serta pedagang kecil menengah yang tidak bisa berjualan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan, pemerintah telah menggelontorkan bantuan untuk membantu mereka yang belum terdata di DTKS. Bantuan itu berupa bantuan sosial tunai (BST), bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD).

"Itu diutamakan untuk mereka yang tidak ada di DTKS tapi terdampak Covid-19. Ini terutama mereka yang terkena PHK, jualannya tidak laku, itu harus ditutupi oleh bantuan sosial di luar DTKS," ujarnya saat berkunjung Kawasan Pemukiman Gunung Bugis, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan  Kalimantan Timur, Selasa (27/7).

Kunjungannya di Pemukiman Gunung Bugis, Menko PMK melihat beberapa masyarakat belum menerima bantuan sosial.

Penyebabnya ada yang dikarenakan warga baru pindahan dari luar, dan juga karena dirumahkan oleh perusahaan tempat dia bekerja.

Oleh karena itu, Menko PMK meminta aparat pemerintahan daerah tingkat paling bawah yakni Lurah dan RT/RW aktif memantau warganya yang belum menerima bantuan sosial.

"Tadi saya ingatkan Pak Lurah memang di sini dinamis sekali mobilitas penduduk sangat cepat. Dari Tenggarong ada, Samarinda ada. Sehingga saya minta aparat kelurahan betul-betul proaktif untuk memantau warga yang dari luar yang terdampak untuk diberi bantuan," tuturnya.

Selain itu, Muhadjir juga meminta mereka yang benar-benar membutuhkan agar didata dan diupayakan masuk ke dalam DTKS untuk mendapatkan bantuan sosial reguler seperti PKH dan BPNT.