Mengingat Deklarasi Manokwari yang Berisi Pesan Perdamaian

Tak ada yang berharap situasi di Tanah Papua bakal berlarut dan mencemaskan. Seraya berharap agar kondisi bisa segera dipulihkan, tak ada salahnya menengok salah satu upaya yang pernah dilakukan untuk menebar damai di Tanah Papua.

Kondisi ibu kota Provinsi Papua Barat, Manokwari, dikabarkan mencekam saat ini, Senin, 19 Agustus. Merespon hal itu Pasukan TNI disiagakan. "Kami di TNI siaga. Kodam siaga," ujar Kepala Penerangan Kodam XVIII Kasuari Letkol Inf Andi Gus Wulandri, hari ini, saat dihubungi Tempo.co. Dia menegaskan telah menerima perintah untuk bersiaga dari Panglima TNI.

Diduga, memanasnya situasi di Manokwari itu disebabkan terjadinya peristiwa kekerasan terhadap mahasiswa asal Papua di Malang dan Surabaya beberapa hari terakhir.

Pada peringatan Hari Kemerdekaan RI pada Sabtu lalu, 17 Agustus 2019, memang terjadi penggerebekan Asrama Mahasiswa Papua di Jalan Kalasan Nomor 10, Pacar Keling, Kota Surabaya. Penggerebekan dilakukan aparat TNI diikuti pengepungan Satpol PP dan ormas. Sebanyak 43 mahasiswa digelandang ke Kantor Polres Surabaya.

Penggerebekan dilakukan karena dipicu kesalahpahaman setelah bendera Merah Putih milik Pemerintah Kota Surabaya jatuh di depan asrama. Sedangkan di Malang terjadi bentrokan polisi dengan mahasiswa Papua yang menggelar demonstrasi pada 15 Agustus 2019.

Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya mengatakan 43 mahasiswa sudah dikembalikan ke asraman, Sabtu tengah malam, 17 Agustus 2019.

Tak ada yang berharap situasi di Tanah Papua bakal berlarut dan mencemaskan. Seraya berharap agar kondisi bisa segera dipulihkan, tak ada salahnya menengok salah satu upaya yang pernah dilakukan untuk menebar damai di Tanah Papua.

Pada Oktober 2018 silam, misalnya, telah ditetapkan “Deklarasi Manokwari: Tanah Papua Damai, Berkelanjutan, Lestari dan Bermartabat” yang merupakan penyatuan visi bersama Tanah Papua. Kesepakatan bersama tersebut tercapai dalam Konferensi Internasional Keanekaragaman Hayati, Ekowisata dan Ekonomi Kreatif atau International Conference on Biodiversity, Ecotourism and Creative Economy (ICBE) 2018 di Manokwari, Papua Barat. Hasil konferensi ini dituangkan dalam Deklarasi Manokwari yang dibacakan pada Rabu 10 Oktober 2018 di akhir konferensi.

Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan saat menutup ICBE 2018 mengatakan, konferensi tersebut akan menjadi sebuah awal dari pekerjaan yang besar di Tanah Papua. Beberapa peekrjaan itu, antara lain, penyelesaian Perdasus (Peraturan Daerah Khusus) provinsi konservasi di Provinsi Papua Barat dan Perdasus pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat.

Lalu ada penyelesaian revisi RTRW (Rancangan Tata Ruang dan Wilayah), dan penyelesaian revisi proses pemberian perizinan konversi lahan. “Dan kalau dianggap perlu menyusun Perdasus untuk pengaturan pemberian izin konversi lahan yang melibatkan masyarakat pemilik lahan", ujar Mandacan.

Mandacan menegaskan Deklarasi Manokwari merupakan dasar dan arahan utama dalam kegiatan pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua. Untuk itu dia meminta semua yang terlibat di dalam Konferensi ICBE bekerjasama mewuudkan isi deklarasi tersebut. “Kalau kita bekerjasama dengan baik, maka kita bisa kerjakan pekerjaan sesulit apapun", ujar Mandacan memberi semangat.

Pekerjaan itu, termasuk terus menggalang perdamaian di Tanah papua, dan di manapun wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.