Pemimpin Instan Jadi Beban Rakyat

Proses-proses politik yang bergulir di antara sesama elite ini mampu menyulap seseorang yang belum teruji benar kemampuan dan kapasitasnya dalam memimpin masyarakat untuk menempati jabatan publik tertentu. Inilah jenis kepemimpinan instan. Pada akhirnya, rakyatlah yang harus menanggung beban akibat kepemimpinan instan.

Salah satu isu pokok dalam demokrasi kita ialah proses penentuan kepemimpinan: siapa yang layak memimpin, bagaimana ia dipilih, apa pertimbangannya, seperti apa partisipasi rakyat jika ada. Kita memang menyelenggarakan banyak pemilihan untuk memilih pemimpin—setidaknya jadi pemimpin masyarakat karena menempati jabatan publik tertentu: bupati, walikota, gubernur, dan presiden. Tapi kita tidak bisa mengabaikan proses-proses politik yang berlangsung sebelum rakyat datang ke tempat pemungutan suara.

Proses politik itulah yang menjadikan penentuan kepemimpinan ini, baik di tingkat daerah maupun nasional, cenderung problematik, karena sarat kepentingan pragmatis elite kekuasaan. Betapa sering kita menjumpai pilihan-pilihan yang serba terbatas dalam pemilu tersebut. Sebagian di antara pilihan yang tersedia dapat dikategorikan sebagai calon pemimpin dadakan [instantaneous leader]—jadilah mereka ‘mendadak bupati’, ‘mendadak walikota’. Bukan hanya mie yang instan, pemimpin pun ada yang instan.

Disebut dadakan, karena mereka ini tidak memiliki pengalaman terjun dalam kepemimpinan kemasyarakatan tiba-tiba menjadi bupati atau walikota. Mereka mungkin pernah berbisnis, menjalankan perusahaan sendiri. Mereka artis atau selebritas yang populer, dikenal luas. Mereka mungkin kerabat dekat elite kekuasaan: anak, menantu, keponakan, ipar, dan seterusnya.

Hanya karena ia seorang artis populer, pengusaha tajir mlintir, atau anak menantu elite daerah maupun nasional, dengan mudah elite penguasa partai politik dan pemerintahan membukakan jalan baginya untuk maju ke gelanggang kompetisi. Betapa pragmatis kepentingan para elite itu, lihatlah seorang anak muda yang baru saja dilantik sebagai kepala daerah sudah dibujuk, diproyeksikan, dan dipromosikan untuk maju ke pemilihan gubernur. Sebagai bupati/walikota, ia baru mulai bekerja.

Proses politik semacam itu dimungkinkan lantaran relasi di antara sesama elite, yang diwarnai oleh kepentingan pribadi maupun kelompok terbatas, sangat memengaruhi dinamika pemilihan pemimpin dan pejabat publik. Kelemahan seorang elite dijadikan alat penekan oleh elite lainnya agar mengikuti kehendaknya. Begitu pula, kebutuhan dukungan seorang elite dijadikan peluang bagi elite lainnya untuk meminta akses pada urusan tertentu, baik urusan ekonomi maupun politik.

Transaksi politik yang mewarnai relasi di antara elite ini membukakan jalan bagi ditampilkannya pemimpin dadakan. Proses-proses politik yang bergulir di antara sesama elite ini mampu menyulap seseorang yang belum teruji benar kemampuan dan kapasitasnya dalam memimpin masyarakat untuk menempati jabatan publik tertentu. Ada yang berbekal kekerabatan dengan elite politik, ada yang mengandalkan kekayaan, ada pula yang didudukkan lantaran popularitas. Elite tidak peduli bahwa pada jabatan-jabatan tersebut melekat tanggungjawab besar untuk membawa masyarakat kepada kebaikan, keadilan, dan kesejahteraan.

Proses politik yang tidak sehat bagi perkembangan dan pendewasaan demokrasi kita itu terjadi karena rakyat dipinggirkan dan sangat dibatasi keterlibatannya. Proses politik itu berlangsung di antara segelintir elite yang merasa punya hak dan wewenang besar untuk menentukan siapa yang layak dipilih jadi calon pemimpin masa depan negeri ini. Mereka berbicara di antara sesama elite tanpa perlu bertanya lebih dulu kepada rakyat ihwal apa yang diinginkan rakyat. Bahkan, untuk menanamkan kesan bahwa pencalonan seseorang didukung oleh rakyat banyak, dikerahkan massa—massa yang tidak memahami proses politik apa yang sedang terjadi. Pada akhirnya, rakyatlah yang harus menanggung beban akibat kepemimpinan instan. >>