Benarkah Krisis Ekonomi Penyebab Kejatuhan Sri Lanka?

Narasi utang yang menyebabkan krisis ekonomi di Sri Lanka terus terdengar. Tapi apakah benar utang negara penyebab utama kejatuhan negara ini? Atau ada hal lain yang menjadi sumber utama kejatuhan Negara dengan sebutan Teardrop Of India ini.

Tahun 2022 dibuka dengan kejadian-kejadian tak terduga yang mempengaruhi perekonomian dunia. Seperti Perang Rusia-Ukraina yang berdampak pada kenaikan harga pangan dan energi. Terganggunya Rantai Suplai Global. Inflasi dan penurunan ekonomi di beberapa negara. Dan yang paling menyita perhatian adalah KRISIS di negara SRI LANKA.

Sejak awal tahun 2022, Srilanka mengalami krisis ekonomi terparah yang belum pernah negara itu rasakan sejak negara itu merdeka di tahun 1948. Warga Srilanka menghadapi pemadaman listrik selama 13 Jam sehari, penutupan sekolah dan akses publik, meningkatnya harga bahan-bahan pokok secara tajam, dan juga terbatasnya suplai bahan bakar. Tercatat, inflasi di Srilanka menyentuh angka 70%. Begitu parahnya krisis ekonomi ini hingga dalam satu hari, 25 menteri mundur dari jabatannya.

Sebenarnya Srilanka sudah mengalami krisis selama betahun-tahun. Negara ini mengalami perang saudara sejak awal 1980 dan baru berhenti pada 2009. Bayangkan, perang saudara selama ini tentunya akan berdampak banyak terhadap negara mereka. Dan di saat negara ini hendak memulihkan diri, diskriminasi rasial terhadap kelompok minoritas terus menghantui negara ini. Sehingga proses pemulihan negara Sri Lanka terus terhambat.

Janji Manis Rajapaksa

Membicarakan krisis Srilanka tentu tidak lepas dari sosok keluarga Rajapaksa. Mahinda Rajapaksa dan Gotabaya Rajapaksa adalah dua kakak-beradik yang masing-masing memiliki peran sebagai Presiden dan Perdana Menteri Srilanka. Dua kakak-beradik ini bersama-sama memimpin Srilanka yang membuat pemerintahan Srilanka dibawah Rajapaksa penuh dengan nepotisme. Banyak anggota keluarga Rajapaksa diberikan jabatan di pemerintahan, membuat pengambilan keputusan menjadi tidak professional dan sarat akan politik.

Rajapaksa menjanjikan kepada rakyat Srilanka bahwa dia akan memotong tarif pajak, memberikan subsidi besar-besaran, memastikan harga kebutuhan yang murah kepada semua rakyat Srilanka. Janji dan kebijakan yang terlihat bagus memang, tapi tanpa disadari ini adalah bom waktu yang mengantar Sri Lanka menuju jurang krisis.

Utang Dan Krisis

Saya selalu memahami bahwa narasi utang dan krisis tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Saat membaca berita, saya selalu melihat bahwa narasi hutang Srilanka yang menggunung adalah penyebab krisis. Tapi di sini saya harus tegaskan bahwa pernyataan itu salah. Pernyataan yang benar mengenai utang dan krisis adalah. “Ketidakmampuan negara membayar utang bukanlah penyebab krisis, tapi krisis adalah penyebab ketidakmampuan negara membayar utang “

Dari pernyataan itu bisa kita simpulkan bahwa bukan utang yang menyebabkan krisis. Tapi krisis yang menyebabkan gagal bayar utang. Kita tidak bisa melihat utang dari besaran nilainya saja, melainkan dari banyak faktor dan kondisi. Srilanka memiliki utang 130% dibandingkan PDBnya, yang artinya besaran utang mereka melebihi kemampuan ekonomi mereka. Pemerintahan Srilanka mengelola utang mereka dengan sangat buruk, dengan tidak mengalokasikan utang untuk hal-hal yang lebih produktif. Sejatinya, apabila utang digunakan untuk sesuatu yang meningkatkan perekonomian mereka, utang itu akan menjadi berkah yang positif bagi perekonomian Srilanka.

Sayangnya, pemerintah Sri Lanka tidak mampu menggunakan utang mereka dengan maksimal. Alokasi utang digunakan untuk memberikan banyak sekali potongan subsidi. Mulai dari bahan bakar, pangan, listrik semuanya disubsidi. Sehingga penggunaan utang tidak digunakan untuk sesuatu yang produktif seperti misalnya pembangunan infrastruktur, penyiapan industri dll.

Dari sini kita dapat memahami bahwa bukan utang-lah penyebab utama krisis Sri Lanka. Melainkan banyak faktor, yang akan kita telisik lebih jauh.

Covid-19, Pariwisata, dan Pajak

Tidak dapat dipungkiri Covid-19 mempengaruhi banyak perekonomian negara, tidak terkecuali Sri Lanka. 19% ekonomi Sri Lanka ditopang oleh sektor Pariwisata, sehingga saat pandemi Covid-19 terjadi, sektor pariwisata Sri Lanka terpukul hebat! Bayangkan dari 2,3 Juta kunjungan turis di 2019, di tahun 2020 hanya ada 120.000 wisatawan yang mengunjungi Sri Lanka. Ini berdampak ke pemasukan negara, dan juga pendapatan warga yang bertumpu pada sektor ini.

Pemotongan pajak yang dilakukan oleh pemerintah Sri Lanka juga menyebabkan pemasukkan negara semakin menipis. Sri Lanka memiliki beban membayar bunga + utang negara mereka, tapi di sisi lain pendapatan Sri Lanka dari pajak berkurang.

Selain itu, pemerintah Sri Lanka mengeluarkan kebijakan Pertanian Organik yang sangat ditentang warganya. Untuk mewujudkan hasil pertanian organik di Sri Lanka, pemerintah melarang impor dan penggunaan Pupuk Kimia di Sri Lanka. Tentu kebijakan ini ditentang oleh banyak petani di sana, padahal Sri Lanka adalah salah satu produsen teh terbesar di dunia, kebijakan pelarangan penggunaan pupuk kimia ini menyebabkan penurunan produksi di sektor pertanian mereka.

Semua masalah itu bertumpuk menjadi satu. Dimulai dari subsidi besar-besaran, diikuti oleh pandemi Covid-19 yang mematikan sektor pariwisata mereka, pemotongan pajak, dan juga pelarangan penggunaan pupuk kimia. Pendapatan negara berkurang banyak, tetapi pengeluaran negara untuk memastikan program subsidi terus berjalan, sehingga mau tidak mau Sri Lanka terus menambah utang mereka.

Apabila kita melihat komposisi utang Sri Lanka, ada fakta menarik yang bisa kita pelajari. Diluar pinjamat pasar mereka, utang terbesar yang dimiliki oleh Sri Lanka adalah Asian Development Bank di 13%, diikuti oleh Jepang dan China di 10%. Sehingga narasi mengenai utang dari China sebagai sumber kejatuhan Sri Lanka bisa terbantahkan di sini. Sri Lanka memiliki portofolio utang yang cukup beragam dan terdiversifikasi, dari beberapa lembaga keuangan, hingga utang negara.

Mismanagement perekonomian ini mencapai puncaknya saat Sri Lanka mengalami gagal bayar utang karena krisis dan permasalahan ekonomi mereka. Sehingga terjadilah Sri Lanka yang sekarang ini dilanda krisis. Dari sini kita memahami, mengapa kita tidak bisa melihat utang dari 1 sisi saja, melainkan dari banyak hal. Pengelolaan hutang yang baik akan berdampak baik ke perekonomian, sedangkan pengelolaan yang buruk berdampak sebaliknya.