Ahok dan Reformasi Birokrasi Kita

Ahok dan reformasi birokrasi kita

Ahok akhirnya kalah dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua. Ya, Ahok kalah suara, ia bukan lagi Gubernur DKI mendatang. Padahal mulanya saya berencana menulis tentang keberhasilan Ahok dan program unggulan Reformasi Birokrasinya di DKI Jakarta. Nyatanya memang selama 2,5 tahun ia menjadi Kepala Daerah di Jakarta, Ahok telah melakukan sekian perombakan struktur dan tata kelola birokrasi di ibukota. Apakah kini upaya reformasi birokrasi yang diidam-idamkan Ahok, serta juga kita semua, bakal menemu jalan buntu?

Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur. Dengan reformasi birokrasi diharapkan dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Dalam program kerjanya, Ahok-Djarot, menitikberatkan reformasi birokrasi dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah; pemberantasan korupsi; manajemen kepegawaian daerah; perencanaan dan penganggaran daerah; dan pelayanan perizinan. Inti dari reformasi birokrasi ini ialah mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan dan profesional.

Masyarakat Indonesia telah lelah dengan segala bentuk kerumitan dan prosedur birokrasi selama ini yang serba lelet. Kasusnya banyak, mulai dari pungli administrasi, gratifikasi, anggaran yang tidak transparan, pelayanan publik setengah hati, sampai pengurusan surat-surat yang selalu berbelit-belit. Tapi apa yang dilakukan Ahok selama menjabat di DKI Jakarta dengan mereformasi sistem administrasi sungguh menyengat para birokrat serta menjadi angin segar bagi publik.

Tidak tanggung-tanggung, pejabat-pejabat yang ketahuan korup, menerima pungli dan tidak bekerja sesuai kepatutannya langsung dimutasi, digeser. Mark up anggaran dihadang dengan sistem e-budjeting. Sistem administrasi dibenahi, pelayanan publik diarahkan lebih profesional dan sigap tanggap.

Namun sekali lagi, itu semasa Ahok menjabat. Kini ganti pemimpin, masihkah reformasi birokrasi itu dapat ditegakkan?

Mereformasi birokrasi sesungguhnya tidak cukup bergantung pada satu orang saja. Upaya ini harus menjadi kesadaran banyak orang dari pucuk pimpinan tertinggi hingga level terendah sekalipun. Reformasi birokrasi merupakan langkah-langkah mendasar, komprehensif, dan sistematik yang harus segera diambil serta diwujudkan sebagai proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.

Pembaharuan di tataran birokrasi Indonesia benar-benar harus dimulai dari bawah dan di segala lini. Sebab, bila reformasi hanya diserukan di tingkat pengambil kebijakan tetapi tidak direalisasikan di lapangan (di tingkat pemerintah daerah/kota/kabupaten/kecamatan bahkan desa), maka reformasi birokrasi itu tidak akan dapat sepenuhnya terwujud.

Reformasi harus dimulai dengan penyeleksian pemilihan pejabat serta pelaksana teknis birokrasi dan pemberian pembekalan tentang reformasi birokrasi, transparansi, akuntabilitas serta profesionalisme kinerja aparatur negara. Seperti kata Ahok, para pegawai pemerintah haruslah menjadi pelayan masyarakat yang aksesibel, profesional, dan dapat diandalkan.

Dalam proses yang bertahap dan berkelanjutan, reformasi ini juga harus bisa memutus paradigma lama dalam birokrasi kita yang sudah kadung mengakar sebagai akibat dari kultur politik kekuasaan sebelumnya. Dalam hal pelayanan publik, prosedur birokrasi harus bersifat transparan, mengutamakan pelayanan serta kepuasan publik, cepat serta senantiasa sigap tanggap. Tidak ada lagi pungli atau gratifikasi untuk pengurusan surat-surat administrasi. Selain itu, penting pula untuk menindak tegas pejabat pemerintah yang menerima suap serta tidak menjalankan kewajibannya sesuai kepatutan sehingga terwujud birokrasi yang bersih dan kredible.

Birokrasi tetap harus memiliki sistematis dan prosedur, namun bukan justru mempersulit atau menghambat pelayanan publik. Birokrasi harus bersifat lentur namun tegas dan jelas dalam pengambilan keputusan yang krusial. Birokrasi tidak boleh bersifat kaku dan berbelit dalam menyelesaikan persoalan publik.

Kita boleh kecewa dengan tersingkirnya Ahok. Tetapi sebagai sosok, ia tetap akan dikenang karena telah memberi inspirasi sekaligus pengharapan bagi rakyat Indonesia akan masa depan bangsa yang lebih baik. Apa yang dilakukan Ahok dan reformasi birokrasinya merupakan sebuah seruan kesadaran yang semoga dapat menjadi gerakan kita bersama.